TONDANO, identitasnews.id – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong, M.Si bersama Ketua Tim penggerak PKK kabupaten Minahasa membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di ruang sidang kantor bupati, Jumat (27/10/2023) siang.
Saat itu, Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P2KB) Minahasa Drs Martha Meitha Agow, membacakan laporan pelaksnaan kegiatan.
Sementara Pj Bupati Kumendong dalam arahannya mengapresiasi dan mendukung kegiatan Rakor percepatan penurunan stunting, karena Kabupaten Minahasa sebagai lokasi khusus pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting tahun 2023.
Pemerintah telah menetapkan stunting (pertumbuhan kerdil) sebagai isu prioritas nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan pada tahun 2024, yaitu 14 persen.
” Upaya pencapaian target tersebut, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” kata bupati.
Stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menuju SDM unggul, Indonesia Maju. Sebab, percepatan penurunan stunting dimulai sejak masa prakonsepsi sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Untuk itu, TPPS) ini merupakan organisasi percepatan penurunan stunting yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
“Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terdapat 19 indikator pencapaian target antara dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan, 5 pilar strategi nasional dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, serta 42 indikator kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” ungkap bupati.
Oleh sebab itu, menurut Kumendong, diperlukan koordinasi di semua kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan, untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas program, dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
“Arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan 3 pendekatan, yakni pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Sebagaimana keputusan menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 101/m.ppn/hk/06/2022 tentang penetapan kabupaten/kota lokasi fokus intervenasi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023.
“Dimana kabupaten Minahasa sebagai lokasi khusus pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting tahun 2022. Dan berdasarkan peraturan menteri tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat keputusan bupati nomor 218 tahun 2022 tentang penetapan desa/kelurahan fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Minahasa tahun 2023 ini,” ungkapnya.
Berdasarkan data ssgi pada tahun 2019 prevalensi stunting di kabupaten Minahasa sebesar 15,8%, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 17,5% dan turun di tahun 2022 menjadi 16,5%. hal ini menunjukkan bahwa balita stunting di kabupaten Minahasa sudah menurun, namun belum berada pada angka 14 % sesuai target nasional pada tahun 2024, sehingga kabupaten minahasa sebagai salah satu lokasi khusus percepatan penurunan stunting.
“Untuk itu, upaya penanganan stunting di kabupaten Minahasa harus menjadi prioritas, karena itu pada kesempatan ini, saya menyampaikan 2 hal pokok yang menjadi perhatian, yaitu percepatan penurunan stunting di kabupaten Minahasa memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai ditingkat desa/kelurahan. Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program/kegiatan hingga ke tingkat desa/kelurahan dalam rangka menurunkan prevalensi stunting. upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu perangkat daerah, namun upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah, termasuk tim penggerak pkk, pemerintah desa/keluarahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” ujar bupati.
Pj Bupati Kunendong berharap agar penanggulangan stunting di kabupaten Minahasa semakin sinergis agar kita bisa menurunkan stunting secara signifikan.
“Semoga di tahun 2024 nanti, kita dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional. Karena tahun ini kita mendapat penghargaan terbaik ke 3 kategori kinerja dan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022, sekali lagi saya berharap di tahun depan bisa mencapai penghargaan yang lebih baik,”tandasnya.
Kegiatan Rakor TPPS dihadiri para Asisten, Inspektrur,bkepala Bapelikbangda, Kadis kesehatan, kadis PUPR, kadis Pendidikan, Kadis pangan, Kadis PMD, kadis sosial, kadis kelautan perikanan, Kadis Pertanian, kadis P3A, Kadis LH, kadis Dukcapil, Kadis kominfo, Kadis Perkim, Dirud RSUD, Camat se-Minahasa dan seluruh kepala puskemas di kabupaten Minahasa. (rom)
