MANADO,identitasnews.id – Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni menghadiri kegiatan audiensi Tim Kajian Daerah Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (11/11/2020).
Dalam sambutannya, Pjs Gubernur Fatoni mengapresiasi kegiatan Setjen Wantannas dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terlebih juga Sulut memiliki banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan.
“Ini yang perlu dikaji, secara komprehensif terkait potensi dan permasalahan yang ada di Sulut agar kebijakannya menjadi kebijakan yang tepat,” katanya seraya menambahkan Sulut merupakan salah satu dari delapan provinsi kepulauan di Indonesia.
Dikatakannya pula, Sulut memiliki sekitar 287 Pulau dan terdiri dari 59 pulau yang berpenghuni dan 228 Pulau yang belum berpenghuni dengan 12 Pulau terluar yakni 7 pulau berada di Kabupaten Sangihe dan 5 pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud dimana 2 pulau di antaranya Miangas dan Marore yang berhadapan langsung dengan Filipina.
“Ada 12 pulau terluar di Sulut yang juga garda terdepan bangsa dan benteng tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.
Disamping itu, Sulut dengan luas wilayah 13.852 km² memiliki 4 kota dan 11 kabupaten, jadi totalnya 15 kabupaten kota. Secara geoposisi Sulut berada di Bibir Pasifik yang sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional.
“Ini merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa yang juga ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik di sektor perikanan kemudian di sektor kelautan energi terbarukan juga pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata,” paparnya.
Fatoni juga menyampaikan bahwa kehidupan bermasyarakat di Sulut hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis meskipun masyarakatnya sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat.
“Ini merupakan kerja keras dari seluruh komponen baik dari TNI Polri juga dukungan semua tokoh-tokoh baik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat dan juga tokoh pemuda yang proaktif dalam merespon dan meredam daerah kita untuk tetap aman dan kondusif, dan ini buah dari sinergitas kita yang telah memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.
Hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh kementerian agama terhadap indeks kerukunan umat beragama, bahwa Sulut berada di peringkat 4 dari 34 provinsi. Begitu juga, dari sisi pertumbuhan ekonomi Sulut sebelum adanya pandemi selalu berada di atas 6% dan kemudian angka kemiskinan turun cukup signifikan hingga 1 digit dari angka 8, 89% di tahun 2015 menjadi 7,51% pada tahun 2019.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pengembangan Sulawesi Utara khususnya dan juga untuk Indonesia pada umumnya,” harapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral Wantannas Harjo Susmoro menjelaskan bahwa Wantannas adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan Ketahanan Nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.
Tujuannya adalah untuk memvalidasi dan membutuhkan informasi yang valid sarta melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah pembangunan infrastruktur kemaritiman hubungan-hubungan dengan masalah pendekatan astagatra dari mulai kewilayahannya, bagaimana kemudian demografinya dan sumber kekayaan yang ada di Sulut dan dihubungkan dengan perkembangan situasi yang berkaitan dengan ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah.
Terkait dengan itu, melalui hasil pengidentifikasian, penganalisaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi isu-isu nasional yang berkaitan dangan masalah pariwisata, perikanan, dan ada juga masalah kewarganegaraan dan lainnya.
“Informasi-informasi dan masukan-masukan yang lebih up to date, dan realistis yang di perlukan sehingga kita bisa memberikan saran kepada presiden dalam penyusunan rancangan kebijakan nasional secara valid. Ini yang nantinya akan kami angkat dan laporkan kepada Pak Presiden untuk bisa merumuskan suatu rancangan kebijakan bagaimana menyelesaikan persoalan ini, dan diharapkan tidak akan sampai mengganggu pada stabilitas keamanan yang lebih luas,” tambahnya.(tim/red)
.
