Tomohon, identitasnews.id- Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), yang dirangkaikan dengan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP.
Acara tersebut diselenggarakan oleh, Kementerian Dalam Negeri R.I dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga dikemas dengan Launching Pengelolaan Bersama “Monitoring Center For Prevention” (MCP) Pencegahan Korupsi secara Virtual, Selasa (31/8/2021).
Rapat diikuti oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, beserta jajaran pejabat lainnya, melalui zoom meeting dari Ruang Kerja Walikota Tomohon.
Ketua KPK Firli Bahuri berharap, MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
Ada delapan area intervensi MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan”,ombih Firli
Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, sependapat bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi COVID-19 saat ini.
Karenanya ia menyebut bahwa kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dilakukan sejak awal.
“Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah telanjur bocor,” kata Ateh.
“Peran APIP-BPK-APH memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlu kolaborasi mumpuni untuk saling menutupi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan masing-masing”, jelas Kepala BPKP.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).
Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada 10 pemerintah daerah provinsi, yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri. (echa)
