Caption foto: Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut saat membawakan sambutan pada acara Rakornas Perlindungan Pekerja Imigran.
TALAUD,Identitasnews.id – Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama sejumlah pejabat teras Pemkab Talaud, hadir pada acara Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Perlindungan Pekerja Imigran di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (6/10/2021).
Kegiatan tersebut juga dihadiri dari pihak BP2MI, PPATK, Bareskrim Polri, Duta Besar, dan pihak Pemerintah Provinsi dan Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati E2L memberikan sambutan terkait Calon Pekerja Imigran (CPI) di Sulawesi Utara. Menurutnya yang ikut dalam seleksi Calon Pekerja Imigran (CPI) agar sudah bisa mengikuti langkah – langkah yang dibuat oleh pemerintah daerah, dimana kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan. Dalam hal ini BNI, Bank SulutGo, dan Bank Mandiri yang telah bersedia memberikan KUR kepada semua CPI di Sulawesi Utara, yakni Sekira Rp. 30 juta setiap CPI.
Ini hanya bisa dilakukan kepada yang punya kompetensi untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Untuk membiayai awal sebelum mendapatkan kepastian tersebut, agar tidak membebani calon pekerja Imigran yang tertunda dan itu Pemda Talaud akan menyediakan dana untuk melengkapi.
“Saya sudah berkordinasi dengan pihak BP2MI agar secepatnya dibuka pelatihan dari N 5 ke N 4 untuk 12 ribu CPI, dan itu sudah disetujui oleh Kepala BP2MI beserta pejabat berwenang, untuk bisa memberikan kesempatan calon Pekerja Imigran di negara-negara yang ditujui sesuai keahlian,” ungkap Bupati E2L.
Lanjutnya, langkah – langkah Pemda Talaud ada beban kesulitan dimana warga Talaud masih dalam pertumbuhan dan mengalami tekanan akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19. Sehingga Pemda menyiapkan semua pendanaan.
“Jadi kami tak ada maksud negatif atau mungkin maksud berbisnis dengan pihak Pekerja Imigran atau pihak BP2MI. Tapi kami betul – betul memastikan bahwa kehadiran pemerintah hanya meringankan beban kepada calon Pekerja Imigran,” tegas E2L.
Namun demikian ada beberapa kendala yakni KUR yang biasa disalurkan oleh pihak Perbankan. Biasanya disalurkan sekaligus dan ini tidak berkesesuaian dengan tahapan – tahapan dengan proses rekrutmen CPI. Karena tahapan – tahapan rekrutmen mulai dari analisa berkas atau mungkin analisa kompetensi dan ujian lain sehingga bisa diberangkatkan.
Dan ternyata CPI belum bisa menjamin untuk diberangkatkan. Sehingga pihak Perbankan mau mencairkan dana KUR apabila sudah ada kepastian keberangkatan CPI ini ke negara tujuan. Sehingga melalui rakornas BP2MI ini, pemerintah daerah menyarankan agar pihak Perbankan maupun BP2MI dapat memberikan keleluasaan kepada CPI dalam penyesuaian tahapan penyaluran dana KUR.
Sehingga bisa tepat sesuai momentum anggaran yang dibutuhkan CPI. “Kami berharap nantinya CPI di Sulut dapat diperlakukan adil dibawah payung hukum yang aman. Sehingga CPI dapat aman berkerja dan kembali mendapatkan kesejahteraan sesuai harapan pribadi dan keluarga mereka,” pungkas orang nomor satu di bumi porodisa ini. (Donal)
