Manado, identitasnews.id – Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan, program yang akan dijalankan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) akan menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesatuan bangsa dan politik hingga sosialisasi Pancasila.
Hal tersebut diungkap Gubernur Olly ketika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Sulut 2021, bertempat di hotel Luwansa Manado, Rabu (8/12/2021).
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 disambut optimistis TP PKK Provinsi Sulut.
Selaku mitra pemerintah, TP PKK siap menjalankan berbagai rencana program dengan mengacu anggaran yang telah ditetapkan.
Menurut Gubernur Olly, dengan adanya Permendagri yang baru, maka kegiatan PKK yang akan diwujudkan menjadi program yang bersentuhan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi untuk diterapkan pada 2022 mendatang.
Ketua TP PKK Sulut, Ny Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, menjelaskan, dengan adanya Permendagri, maka TP PKK sudah memiliki anggaran untuk menopang program yang ada.
“Terbitnya Permendagri Nomor 27 tahun 2021, maka TP PKK sudah sah dan mempunyai legalitas untuk menjalankan anggaran yang terkait dengan APBD 2022,” tuturnya.
Menurut Ny Rita, realisasi program yang disupport dana APBD akan dikoordinasikan dengan OPD.
“OPD yang tahu betul sesuai dengan nomenklatur, yang mana tugas PKK yang sudah dianggarkan sesuai dengan tupoksi Pokja satu sampai empat,” tambahnya.
Menyangkut evaluasi program 2021, diakui Ny Rita, banyak yang tidak terlaksana akibat pandemi covid-19. Hal itu berlaku dari pusat sampai daerah.
“Pada Rakor ini, kami sampaikan evaluasi kinerja tahun 2021 juga hasil Rakernas ke-9,” ujarnya.(*/mvr)
