SANGIHE, identitasnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe menggelar kegiatan apel rutin setiap Minggu pertama bulan berjalan bagi ASN, THL dan PPPK di lingkup Pemkab Kepulauan Sangihe, yang di gelar di lapangan Gelora Santiago, Senin (06/02/2023).
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan memberikan apresiasi kepada semua ASN, THL dan PPPK yang bisa ikut di dalam kegiatan apel pagi sambil bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melewati Tahun 2022 dan telah memasuki bulan yang kedua di tahun 2023.
“Saya patut berbangga untuk semua panitia, semua ASN yang telah bersama-sama bekerja sama di dalam kita melaksanakan kegiatan yang utama yaitu kegiatan dalam rangka kita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ke-598 sekaligus dengan upacara adat Tulude untuk tahun 2023. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian berpartisipasi baik dari panitia dan juga seluruh ASN dan THL di mana semua kegiatan itu telah terlaksana dengan baik”, ungkap Tamuntuan.
Walaupun dalam evaluasi masih ada beberapa catatan dan itu tentunya akan menjadi pengalaman bagi kita semua agar dalam tahun-tahun ke depan catatan-catatan itu tidak terjadi lagi dan akan menjadi lebih baik lagi, tambah Tamuntuan.
Bahkan Penjabat Bupati juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada perangkat-perangkat daerah unit kerja yang telah berupaya di dalam mengikuti kegiatan lomba kebersihan dan keindahan ruangan pekerjaan.
Lebih lanjut Tamuntuan mengingatkan kepada semua organisasi perangkat daerah bahwa di bulan Februari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah akan turun di tengah-tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi mohon perhatian untuk perangkat daerah unit kerja supaya segera menyiapkan laporan-laporan dokumen-dokumen dan mohon pengawalan dari inspektorat supaya semua hasil pekerjaan kita, laporan kinerja pertanggungjawaban keuangan kita di Tahun 2022 tidak akan bermasalah.
“Bagi seluruh pejabat pengawas ataupun pejabat administrator tidak ada yang keluar daerah selama pemeriksaan BPK. Kalau mau keluar daerah harus ada izin dari Sekda”, kata Tamuntuan.(jl)
