Sangihe, identitasnews.id – Mindanau merupakan satu pulau yang terletak diperbatasan philipina dengan jarak tempuh sekira 20 jam dari Kabupaten kepulauan Sangihe, perjalanan laut 2 jam lewat udara dengan mengunakan Maskapai penerbangan dari Manado.
Kabag Humas Pemkab Sangihe Frangky Natingkase mengatakan, banyak warga sangihe yang bermukim di Mindanau sejak puluhan tahun lalu lamanya. Sebagian dari mereka masih melestarikan bahasa sangihe dalam aktifitasnya sehari-hari.
Namun mirisnya status kewarganegaraannya belum jelas alias masih mengambang dalam menentukan sikap untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Philipina (WNP).
Dari 10 ribuan warga indonesia yang ada di Mindanau 2600 jiwa telah menjadi WNP dan 2763 jiwa tetap menjadi WNI dengan bukti perekaman KTP yang dilakukan oleh pihak Konjen RI di Davao.
Menurut Pendeta Ailin Arbaan yang ibunya warga negara indonesia menyatakan sangat berterima kasih atas kehadiran Pemkab Sangihe ke General Santos dan mendengar langsung keluh kesah yang dialami warga indonesia di Philipina.
Selain apa yang menjadi opini selama ini mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah indonesia langsung terbantahkan, dengan sosialisasi soal pilihan untuk memilih status kewarganegaraan. “Memang kami agak bingung untuk memilih, sebab sudah keturunan ketiga kami menetap di Mindanau.
Menurut Kabag Humas Kerinduan akan kembali ke indonesia sangat besar dan itupun terganjal aturan, kini kami akan mengambil sikap dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak Konjen di Tahun lalu,”ungkapnya.
Ditempat yang sama, Jamaluddin salah satu Imam mesjid di Sarangani yang berasal dari Kampung Naha Tabukan Utara, juga membeberkan soal border crosing yang membatasi aktifitas mereka ketika hendak pulang ke kampung halaman.
“Kami dibatasi soal angkutan barang jika akan kembali pulang ke Sangihe, semoga kehadiran pemerintah ini dapat memberikan solusi terbaik bagi kami semua,”harapnya.
Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengajak seluruh warga Indonesia keturunan Sangihe untuk dapat menyatakan sikap dalam memilih kewarganegaraan. Dan hal tersebut sudah diakomodir oleh pihak Konjen RI di Davao.
“Sangat sulit pemerintah untuk melegalkan warga keturunan jika masuk ke sangihe untuk melakukan berbagai aktifitas, sebab status kewarganegaraannya belum jelas. Ada berbagai program yang dilakukan pihak Konjen dan harus ditaati agar semua harapan yang diutarakan dapat kami tindaklanjuti,”jelas Bupati.
Ditambahkannya, di Konjen RI sekarang ini sudah ada petugas Imigrasi dan Kementrian Catatan Sipil untuk melakukan pendataan dan sistem kerja jemput bola, agar apa yang menjadi permasalahan kewarganegaraan akan segera tuntas.
“Segera tentukan status warga negara, jika memang WNI pasti akan lebih mudah untuk melakukan aktifitas di Indonesia, kalau abu-abu pasti akan bermasalah nantinya. Kami hadir ke Gensan juga untuk menjalin berbagai kerjasama di berbagai bidang ke Gensan ini,”terang Bupati, sembari memberikan bantuan pembangunan gereja 30 juta rupiah dan mesjid 10 juta rupiah hasil dari sumbangan pengusaha dan rombongan ke warga indonesia di General Santos. (gp)
