SULUT, identitasnews.id – Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting yang ditargetkan tahun 2024 di bawah 14 persen.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Setdaprov Sulut Denny Mangala saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di Ruang C.J Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (07/09/2023).
Rapat ini juga membahas evaluasi realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana dan Biaya Operasional Keluarga Berencana.
Asisten I, Mangala didampingi Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulut, Christodharma Sondakh dan Plh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Lady Ante mewakili Kaper BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju.
Asisten I Mangala mengungkap data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di angka 20,5 persen. Angka itu hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 dengan angka 21,6 persen.
“Target nasional angka stunting 2024 di bawah 14 persen. Artinya, dalam dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” tuturnya.
Menurutnya, melihat progres prevelensi stunting di Sulut yang melambat, maka diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Tahun ini di-push lagi untuk mencapai target 3,01 persen di 2023. Lebih bagus lagi progresnya lebih dari itu, agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.
Diharapkannya pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.
“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Dilanjutkan Mangala, terkait penerapan pola harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.
“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” bebernya.
Dinilainya, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.
Asisten I Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah.
“Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13% untuk stunting. Tapi apa yang kita lihat di data yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16% lebih sedikit. Ini masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September Oktober November Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” imbuhnya.
“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama disamping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan dimana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita, dan ini akan menjadi catatan yang luar biasa karena itu mohon untuk kabupaten/kota ini ada beberapa yang masih sangat kecil penyerapannya,” jelasnya.
Turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini yaitu instansi terkait dari Pemprov Sulut dan kabupaten/kota di Sulut.
Kegiatan dilanjutkan dengan materi Strategi Konvergensi PPS Provinsi Sulawesi Utara dari Kepala Bappeda dan Akselerasi Penyerapan dana DAK Fisik subbidang KB dan BOKB tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut.(*/mvr)
