Pemilu 2024 Berjalan Baik, Iroth: Disayangkan Postingan Yang Mempengaruhi Kondusifitas Pasca Pelaksanaan Pemilu

Sulut, identitasnews.id – Kamis (15/2/24) malam warga Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Kota Manado di hebohkan dengan postingan-postingan yang terkesan memprovokasi kemudian viral, karena video tersebut berisi tentang Kotak Suara hasil Pemilu 2024 yang di tempatkan di Graha Gubernuran Bumi Beringin. Padahal dalam video yang di unggah terlihat jelas kotak suara di kawal ketat oleh TNI-Polri.

Situasi ini kemudian mendapat respon dari Pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas Kominfo. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Persandian Sulut, Christian Iroth menyayangkan postingan HBL yang tanpa data akurat dan narasi yang membentuk opini publik serta terkesan tendensius memprovokasi. Padahal faktanya apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah sesuai mekanisme dan Pemerintah Provinsi turut mendukung sebagai wujud nyata mensukeskan Pemilu 2024. Dimana pihak PPK Wenang telah menyurat terkait peminjaman Graha Gubernuran sejak September 2023.

“Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik. Sangat disayangkan ada postingan yang mempengaruhi kondusifitas pasca pelaksanaan Pemilu. Terkait penggunaan Graha Gubernuran ada surat resmi dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Manado, dan ada penjagaan dari TNI-Polri, kenapa kemudian harus dipersoalkan,” ucapnya.

Iroth menyarankan, sebaiknya cari tahu kebenarannya agar tidak mempengaruhi kondusifitas di Sulut.

“Seharusnya informasi yang diperoleh dicari tahu dulu kebenarannya agar tidak menimbulkan opini yang kemudian mempengaruhi suasana kondusif di Sulut. Jangan ada Provokasi,” lanjut Iroth.

Fakta di lapangan ternyata kotak suara tersebut adalah kotak suara dari Kecamatan Wenang Manado.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wenang Kota Manado, Defry Rawis pun langsung menjelaskan bahwa PPK Kecamatan Wenang akhir september memang mengajukan permohonan pinjam pakai Graha Gubernuran untuk tempat penyimpanan kotak dan rapat pleno kecamatan.

“Alasan peminjaman di tempat tersebut karena kantor Kecamatan Wenang tidak memadai untuk penampungan kotak dan giat rapat pleno kecamatan,” ungkapnya.

Rawis juga mengatakan bahwa, teman-teman PPK sudah mencari tempat lain di wilayah Kcamatan Wenang tetapi tidak ada yg memenuhi syarat, sehingga memutuskan untuk di letakkan di graha gubernuran.

“Teman-teman PPK wenang sempat menghubungi pengelola Wisma Montini milik Keuskupan Manado tapi tidak dibolehkan karena akan diadakan kegiatan lain,” ungkap Rawis lagi.

Rawis menambahkan bahwa sudah dilakukan koordinasi terkait peminjaman graha gubernuran dan sudah disetujui Panwascam Wanea sejak jauh-jauh hari, dan tidak ada larangan atau himbauan lain.

“Pertimbangan lainnya, graha gubernuran adalah fasilitas pemerintah dan bukan rumah dinas gubernur, jadi kami meminjam tempat tersebut untuk diletakkan kotak suara,” tandas Rawis.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferley Kaparang Manado pun angkat bicara, Ia menjelaskan bahwa kotak suara yang dibawa ke Graha Gubernuran tersebut adalah dari PPK Kecamatan Wenang dan bukan kota suara se-Kecamatan Manado.

“Karena di Kecamatan Wenang itu tidak ada tempat untuk rapat pleno. Sebab kantor Kecamatan Wenang juga tak representatif dari segi luasnya serta tidak memadai untuk dilakukan rapat pleno,” bebernya.

Kaparang menjelaskan, PPK Wenang meminjam tempat di Graha Gubernuran dan sudah ada surat pinjaman resmi.

“Tapi kami sudah sepakat demi menjaga kondusifitas, maka PPK Wenang akan mencari tempat lain untuk dipindahkan lagi surat suara tersebut,” tukasnya.

Dan untuk proses pemindahan, sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Manado dan yang pindahkan itu PPK. Sebab kan masih harus rekapitulasi, pleno di tingkat kecamatan dulu. Belum tingkat kota.

“Jadi sekali lagi, itu bukan surat suara seluruh Kota Manado. Tapi hanya kecamatan Wenang,” tegasnya.

Untuk menjaga kondisifitas dan menghindari tanggapan lain, kotak suara dipindahkan tanpa tujuan tertentu.

“Jadi sekali lagi, akan dipindahkan demi memperhatikan kondusifnya dan keamanan demi menghindari riak-riak yang menimbulkan tanggapan lain. Intinya tidak ada tujuan tertentu terkait pemindahan surat suara tersebut,” tandasnya.(*)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *