SANGIHE.Identitasnews.id – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan BPPD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Lokpri di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (05/03/2024).
Dalam Rakor yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Rumah Dinas Bupati tersebut dihadiri oleh jajaran BPPD Provinsi Sulut, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Instansi Vertikal, para Camat Kecamatan Lokpri, para Lurah dan Kapitalaung di Kecamatan Lokpri di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta undangan.
Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan dalam sambutannya yang di bacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Johanis Pilat, S.Sos., MM mengatakan bahwa atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur boleh mengagendakan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kita yakin bahwa momentum kegiatan ini adalah wujud perhatian dan komitmen serta kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Daerah perbatasan sekaligus beranda terdepan dan sabuk pengaman NKRI dibelahan Utara Indonesia, lanjutnya.
Tamuntuan juga menguraikan bahwa dalam konsep pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka sesungguhnya pemerintah diperhadapkan dengan beragam permasalahan di kawasan perbatasan, antara lain :
1. Belum terlaksananya pembangunan Pos Lintas Batas Negara Marore sebagaimana amanat RPJM 2020-2024.
2. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan General Santos Philipina melalui layanan pelayaran angkutan lintas batas pelabuhan Tahuna – General Santos Philipina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.
3. Pembangunan BCS (Boarding Crossing Station) Marore yang saat ini dalam keadaan rusak berat.
4. Berdasarkan hasil rapat dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut BCS akan di bangun pada tahun 2024 dengan konstruksi dua lantai dengan anggaran kurang lebih 7,6 milyar.
5. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, Pos lintas batas tradisional Marore dan Batu Ganding Philipina masih ditutup karena pandemi Covid – 19.
Tentunya hal ini sangat menghambat aktivitas kunjungan kekeluargaan maupun kegiatan perekonomian keluarga keturunan Sangihe Philipina dan Philipina Sangihe yang berada di kawasan BCA. Saat ini pandemi Covid – 19 telah di cabut, untuk itu kiranya Pos lintas batas Marore Batu Ganding agar dibuka kembali dalam waktu yang secepatnya.
6. Transportasi di kawasan perbatasan pada tahun 2024 pernah dilayani oleh dua kapal yaitu KM Sabuk Nusantara 95 dan 109.
Hal ini tetap berlanjut hingga tidak terjadi seperti tahun 2023 yang hanya dilayani satu kapal. Apabila terjadi kerusakan atau docking maka akan terjadi kekosongan pelayanan yang mengakibatkan kelangkaan kebutuhan bahan pokok bahkan terjadinya kerawanan.
7. Pelabuhan Matutuang dan Lipang dalam keadaan rusak berat sehingga kapal tidak dapat merapat ke dermaga ditambah aktivitas naik turun penumpang dan barang menggunakan perahu. Tentunya hal ini sangat beresiko apabila pada saat gelombang tinggi ataupun angin kencang.
8. Peningkatan operasional layanan listrik PLN dari dua belas jam menjadi 24 jam, yaitu Kampung Kawio, Kawaluso, Matutuang dan Kecamatan Nusa Tabukan. Sedang untuk Kampung Lipang belum ada layanan listrik.
9. Untuk mencegah abrasi serta mengurangi luas pulau perlu dibangun talud pengaman pantai dan juga dapat berfungsi sebagai jalan lingkar pulau.
10. Jaringan telekomunikasi internet pertama 4G perlu ditingkatkan.
11. Harga BBM yang tinggi sehingga sangat membebani masyarakat di kawasan perbatasan BCA ini maka perlu didesain program BBM satu harga di kawasan perbatasan.
12. Pembangunan sarana prasarana kesehatan masyarakat serta penempatan tenaga medis.
Menyikapi permasalahan tersebut sebagai pimpinan daerah bersama segenap komponen masyarakat di daerah ini, kami sungguh bersyukur karena pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi terus memberikan perhatian terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ungkap Tamuntuan dalam sambutan yang dibacakan Johanis Pilat.
Hal ini nampak nyata pada pelaksanaan program wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi sasaran wilayah yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya. Sehingga rapat saat ini sangatlah penting untuk dilakukan guna memperoleh catatan-catatan informasi yang akan menunjukan penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan di kawasan perbatasan untuk lima tahun ke depan, tahun 2025-2029, jelas Tamuntuan.
Berbagai catatan ini juga sangat perlu untuk disinkronkan dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rencana pembangunan daerah Kepulauan Sangihe dimana untuk tahun 2025, arah kebijakannya meningkatkan investasi dan mempercepat ekspor di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung Provinsi Sulawesi Utara menjadi superpak dikawasan Indonesia timur.
Karena itu saya sangat mengapresiasi kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi Sulawesi Utara bahkan kita semua di saat ini untuk terus berupaya memberikan dan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan batas wilayah negara maupun kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ungkap Pilat membacakan sambutan Penjabat Bupati.
Adanya peran kita bersama akan menentukan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe makin maju sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Karena itu mari kita tingkatkan koordinasi, integrasi , sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan, selalu komponen anak bangsa yang membangun negara tercinta Republik Indonesia sehingga hasilnya dapat segera kita capai bersama, kuncinya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Ir. Demi Gagola, M.Si., ME saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Prof. (HC), Dr. (HC) Olly Dondokambey, SE menyampaikan bahwa rakor penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan kawasan perbatasan tahun 2025-2029 pada kecamatan Lokpri di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kegiatan penting dan bernilai strategis.
“Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terus bersinergi dan berkomitmen untuk menyelenggarakan, memfasilitasi bahkan menyukseskan program jangka panjang ini, menuju Indonesia maju Indonesia emas”, ungkap Gagola saat membacakan sambutan Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan bahwa sebagai pimpinan daerah sekaligus pemangku kebijakan kami menyadari betapa pentingnya pengemban wilayah perbatasan telah mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta memastikan keamanan dan kedaulatan negara dan menciptakan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Kita harus terus komit untuk mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur yang mendukung kolektivitas serta meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan akses air bersih. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mampu memberdayakan masyarakat setempat menjaga keberagaman budaya dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan.
Dalam rencana pembangunan kita harus senantiasa memperhatikan.aspek berkelanjutan dan pelestarian alam jangan sampai apa yang menjadi program kecamatan Lokpri di daerah ini mengancam habitat alam dan barang itu menjadi sebuah kekeliruan yang harus dihindari oleh cucu kita semua.
Kiranya dengan pemikiran dan langkah strategis yang ditetapkan dapat menciptakan kawasan perbatasan yang subur secara ekonomi tetapi lestari dan ramah lingkungan, harap Gubernur.
Gubernur juga mengajak seluruh stakeholder mulai dari unsur pemerintahan masyarakat lintas sektor untuk bersatu padu untuk mewujudkan visi pembangunan kawasan perbatasan yang bedaya saing dan berkeadilan.
Mari kita menjadikan kecamatan lokpri di Sulawesi Utara khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bagi daerah lain dalam pembangunan yang berbasis partisipatif, transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, kuncinya.
Gagola juga menambahkan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera mengusulkan Kecamatan Tahuna Barat menjadi Kecamatan Lokpri.(Adve/Jantje)
