SANGIHE.Identitasnews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Perkembangan dan Capaian Pembangunan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) tahun 2021 yang di hadiri oleh Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, bertempat di ruang serba guna Rumah Dinas Bupati, Rabu (16/03/2021).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut di hadiri oleh Drs. Sriyanto, M.Si Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI bersama jajaran dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dalam sambutannya pada saat membuka FGD tersebut menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Drs. Sriyanto, M.Si bersama tim atas kesediaan waktu di tengah pekerjaan yang padat untuk datang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka melaksanakan agenda penting dan strategis.
Bupati juga mengatakan bahwa sebagai daerah perbatasan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan negara secara umum sudah menjejaki tahap yang lebih baik dari pada tahapan sebelumnya, namun belum menjadi prioritas utama. Meskipun berbagai regulasi yang mengatur tentang penataan ruang, memberikan perspektif baru dalam menata ruang nasional, dimana adanya integrasi antar ruang daratan, laut dan udara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah-wilayah perbatasan negara.
Hal ini tentunya berlaku secara umum di hampir seluruh kawasan di tanah air dan secara jelas membawa konsekuensi dan pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan pengembangan kawasan perbatasan negara, lanjut Bupati.
Lebih lanjut Bupati Jabes Gaghana mengatakan bahwa untuk menjawab kebutuhan pengembangan Kawasan Perbatasan negara, yang masih menjadi sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama, maka diperlukan kemauan dan kerja keras melalui berbagai kebijakan atau treatmen perlakuan khusus, sehingga permasalahan-permasalahan PKSN yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dibenahi.
Selanjutnya, paradigma baru yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan mendasar yang memerlukat.n respon serta kearifan secara nyata dalam sinergitas seluruh stakeholder, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, kata Gaghana.
Ia pun menambahkan bahwa saat ini pemerintah dan masyarakat sedang berpacu memantapkan visi daerah “Kepulauan Sangihe daerah perbatasan NKRI, gerbang maritim yang maju, sejahtera dan mandiri” sehingga semua elemen dituntut untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada di perbatasan ini.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat memberikan beberapa catatan penting bagi Badan Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dalam menyusun Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) untuk mengukur pe,mbanfunan pada Pusat Kegiatan Startegis Nasional (PKSN), kata Gaghana di akhir sambutannya.(JANTJE/ADVE)
