SANGIHE, identitasnews.id – Asisten Direktur Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) Dr. Rony F. Sompie, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE, ME.
Dalam kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Rony F. Sompie, SH, MH didampingi oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Jonny Pesta Simamora, S.IP, M.Si telah menggelar rapat koordinasi yang di hadiri oleh Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE, ME, Sekretaris Daerah (Sekda) Melanchton Harry Wolf, ST, ME, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Irklis N. Sombounaung, Sejumlah Pimpinan OPD, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna, beserta instansi vertikal lainnya bertempat di ruang serba guna rumah dinas Bupati, Kamis (11/11/2021).
Pada kesempatan tersebut, Rony Sompie menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki variasi bidang tugas dan fungsinya dengan memiliki enam Direktorat Jenderal salah satunya adalah Direktorat Imigrasi.
Sompie menjelaskan bahwa perbatasan negara itu memang berkaitan dengan kedaulatan tentang pengawasan masuk dan keluarnya manusia, perlintasan manusia masuk dan keluar Indonesia. Amanat undang-undang, Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk mengawasi perlintasan manusia baik warga Indonesia maupun warga asing yang masuk dan keluar wilayah.
“Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan perbatasan Utara di Indonesia sehingga menjadi perhatian bersama”, kata Sompie.
Ketika berbicara perbatasan maka tidak hanya Imigrasi yang bekerja untuk melakukan pengawasan tetapi ada bea cukai pengawasan terhadap barang yang di bawah, ada karantina pengawasan hewan, tumbuh-tumbuhan maupun kesehatan serta instansi lainnya, sehingga kerja sama dan sinergitas dari semua instansi dapat dibangun dengan baik, tambah Sompie.
Sementara Bupati Jabes Gaghana, merespon terkait dibukanya alur di perbatasan untuk di dorong peningkatan kapasitas maupun fungsi darimasing-masing unit kerja dari Kementerian baik dari Imigrasi, Bea Cukai, Kepabeanan, Pelabuhan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Saya menitipkan, kiranya kami di wilayah perbatasan ini betuk-betul menjadi sebuah icon yang bermanfaat” kata Gaghana.
Sebab salah satu contoh di perikanan. Yang berbatasan langsung dengan Philipina adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud namun kantor pengawasan ada di Bitung, jarak cukup jauh tetapi kalau dipusatkan di Sangihe itu lebih tertib melakukan pengawasannya, kata Gaghana.
Harapan kami, kalau itu untuk kebutuhan perbatasan, perkantoran bertempat di wilayah di wilayah perbatasan untuk lebih mengefektifkan serta mengkolaborasi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga perbatasan sehingga bisa lebih bersinergi, kunci Gaghana.(jl)
