Sangihe, identitasnews.id Awal Maret 2020 Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnakerda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara siap mengutus 16 tenaga kerja mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lembang. Agenda pelatihan ini teragenda dalam paket 50 calon tenaga kerja yang disiapkan Disnakerda Sangihe tahun 2020.”Untuk keberangkatan awal maret nanti masuk tahap pertama sebanyak 16 orang, yang lainnya akan dikirim menyusul tahap kedua dan ketiga,”ungkap Kepala Disnakerda Sangihe, Dokta Pangandaheng.
Dijelaskan, nantinya di BLK Lembang ke 16 tenaga kerja akan dilatih empat jurusan, masing-masing pengolahan hasil perikanan, peternakan, mekanik pertanian dan pertanian.”Jadi ada empat jurusan yang disiapkan BLK, yakni pengolahan hasil perikanan, peternakan, mekanik pertanian serta pertanian dan keempat jurusan ini diikuti oleh semua tenaga kerja asal Sangihe,”jelasnya.
Diakui Pangandaheng, out put dari program pelatihan ini selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan tenaga kerja agar bisa bersaing secara kualitas, juga untuk menunjang program pemerintah daerah dalam menekan pasokan pangan luar daerah yang masuk ke Sangihe.
“Melihat keempat jurusan yang diikuti tenaga kerja, berkaitan dengan perikanan dan pertanian, ini juga turut menunjang program pemerintah daerah dibidang pertanian, khususnya dalam menekan ketergantungan pangan luar daerah yang sampai saat ini masih terjadi,”kata Pangandaheng.
Ditambahkan, usai mengikuti pelatihan, peserta tidak langsung dipulangkan, tapi masih akan dilakukan uji kompetensi untuk mengetahui apakah materi pelatihan yang diterima mampu diimplementasikan didaerah masing-masing atau tidak.
“Uji kompetensi untuk mengevaluasi materi yang peserta dapat, dan jika peserta lulus. mereka akan diberikan sertifikat standar nasional. Sertifikat ini juga nantinya dapat digunakan sebagai angunan bank untuk modal usaha ketika peserta hendak membuka usaha di daerahnya,”ujarnya yang juga menambahkan, untuk mendapatkan sertifikat BLK jika yang ikut pelatihan dari perorangan bukan utusan daerah, biayanya Rp 140 juta. (gustaf)