Caption foto: Bupati Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut, ME foto bersama dengan Kepala BP2MI, Beni Rhamdani
TALAUD, Identitasnews.id -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi pemerintah kabupaten kota pertama di Indonesia yang mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Ini dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani saat menyampaikan sambutan di penandatanganan kerjasama antara BP2MI, Pemkab Talaud, dan perusahaan asal Jepang Koba Group.
“Ini sejarah kepala daerah hadir untuk menandatangani. UU 18 tahun 2017 pasal 41 dan 42 terkait PMI sudah jelas menjadi kewenangan pemprov, pemkab dan pemkot untuk menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI. Di level provinsi baru Jatim yang berani bersikap dan taat untuk melaksanakan, sementara kabupaten kota, baru Pemkab Talaud yang melakukannya.
Pemkab Talaud, kata Benny, sudah menyiapkan 1.500 anak muda untuk bisa bekerja di Jepang. Contoh baik ini sekiranya menghasilkan energi positif dan semangat bagi wilayah lainnya untuk bisa menerapkan hal yang sama.
“Ini merupakan kolaborasi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah dengan swasta. Kita persiapkan calon PMI yang profesional, terampil, memiliki kemampuan berbahasa asing, dan sejumlah kemampuan lainnya,” ungkap mantan senator asal Sulut ini.
Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut menuturkan betapa bahagianya masyarakat Talaud saat mendengarkan adanya potensi kesempatan bekerja di luar negeri. Potensi ini dapat menjadi pengembangan pekerja asal Talaud.
Apalagi nusa utara yang Talaud di dalamnya merupakan etnis terbesar di Sulut. Karena itu anak-anak muda di Talaud berpotensi bekerja di luar negeri,” demikian sambutan Bupati E2L usai menandatangani kerjasama di Kantor BP2MI Jakarta yang disiarkan secara virtual, hari ini.
Menurut Elly, Pemkab menyiapkan 1.500 anak muda, di mana masing-masing desa menyiapkan 10 orang. Anggarannya pun disiapkan dari dana desa.
“Ini bukti keseriusan semua pihak di Talayd mendukung program ini, karena diyakini salah satu keuntungannya ialah dapat mengentaskan kemiskinan di Talaud,” tambahnya.
Di Talaud, lanjutnya, ada 9 hingga 10% masyarakatnya masuk kategori miskin, dan diharapkan peluang bekerja di Jepang ini bukan untuk pekerjaan saja tapi dapat meningkatkan sumber daya manusia, membentuk karakter baik guna melakukan perubahan positif di daerah perbatasan dengan Filipina tersebut.
“Saya rasa kami akan lebih mudah menyesuaikan di sana (Jepang). Namun perlu dilakukan pembinaan dan perlindungan, sehingga kami mendapatkan pekerjaan dan perlindungan saat bekerja, sehingga nantinya kembali dengan selamat di Talaud,” tutupnya. (Donal)
