MANADO, identitasnews.id – Wacana Gubernur bakal di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi oleh pemerintah, menuai banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Indonesia Rendy N S Umboh, mengatakan jika Gubernur di pilih oleh DPRD berarti demokrasi kita mundur. Pilkada adalah sistem demokrasi yang sekarang kita perjuangkan. Demokrasi secara langsung biar rakyat memilih pemimpinnya. Jika balik ke DPRD berarti demokrasi kita mundur. Figur atau tokoh yang dekat dengan kekuasaan dan punya duit banyak akan dengan mudah menjabat Gubernur ,” ujar Umboh, Sabtu (28/12/2024).
Rendy mengakui Pilkada 2024 banyak menuai sorotan dari berbagai kalangan. Mulai dari dugaan politik uang, konflik antar pendukung hingga anggaran negara yang dikeluarkan begitu besar
“Prinsipnya kita efisienkan. Bukan kita mengubah sistemnya jadi pemilihan tak langsung. Itu mengorbankan demokrasi. Kerangka evaluasinya, mengevaluasi sistem nya yang ada sekarang. Misalnya penegakan hukum pemilunya ,” tukas Umboh.
Lagi dikatakan Umboh, Pilkada Gubernur yang bakal di pilih oleh DPRD Provinsi merupakan bentuk penghiatan terhadap demokrasi yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah. Biarlah pemimpinnya rakyat yang memilih.
“Rakyat harus dilibatkan dan terlibat secara langsung untuk menentukan siapa pemimpinnya. Pemerintah harus menahan diri, silahkan evaluasi, tapi jangan sampai menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” pungkas Rendy. (rom)
