Sulut, identitasnews.id – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw menghadiri Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, bertempat di Ruang Rapat KPW BI Provinsi Sulut, Rabu (31/01/2024).
Wagub mengatakan, tahun lalu inflasi jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Ini tidak lepas dari kerjasama Pemerintah daerah, BI dan TPID kabupaten/kota.
“Saya mewakili pak gubernur menyampaikan terima kasih atas kerjasama ini sehingga inflasi kita di bawah nasional,” ungkapnya.
Menurut Wagub, bedasarkan indentifikasi sinergitas TPID yang dilakukan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran produksi dan komunikasi efektif mampu menjaga inflasi terlebih berada di satu payung pengendalian inflasi.
Selain itu, kata Wagub, untuk menghadapi tantangan kedepan yang masih ada, pasti pelaku bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi yang dilakukan tahun lalu.
“Bandit pangan akan mencari celah tahun lalu untuk memanfaatkan ketersediaan pangan ini yang menyangkut hajat hidup banyak. Karena itu, kita harus terus melakukan gerakan Pangan Murah dan pasar murah untuk pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Wagub juga meminta, semua harus mampu mengupdate keadaan. Tahun lalu pernah disampaikan keberlanjutan, harus dilakukan seperti gerakan Pangan Murah dan operasi pasar yang mampu melawan ini. Apalagi digelar di depan pasar.
“Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar harus dilakukan tahun ini, apalagi menghadapi Idul Fitri. Karena ini efektif untuk mengendalikan inflasi,” katanya lagi.
Wagub juga menyebutkan, tetap menjadi rencana tahun ini untuk menyalurkan beras bulog. Kerjasama pedagang. Ini sangat efektif untuk menangkal mafia pangan. Kemudian koordinasi dengan Bulog lebih dimantapkan.
“Kemudian insentif fiskal harus ada yang kita sisikan untuk pengendalian inflasi ini. Tinggal kemauan kita saja untuk menganggarkan insentif fiskal adalah untuk pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Wagub juga meminta harus mampu memberdayakan Infokom untuk mensosialisasi bahayanya inflasi. Kerjasama dengan media masa dan tokoh agama. “Saya juga mengimbau tahun 2024 kita mampu menyusun laporan yang baik. Siapa tau dengan laporan yang baik dan konferensi bisa menghasilkan bonus fiskal,” kata Kandouw.
Wagub juga mengingatkan dana desa juga boleh dianggarkan untuk melakukan pengendalian inflasi. “Ini harus disosialisasikan ke depan supaya kepala desa juga bisa menganggarkan pengendalian inflasi. Karena tahun lalu dana desa hanya 2 persen gunakan untuk pengendalian inflasi. Harapannya tahun ini bisa sampai 5 persen,” pungkasnya.
Turut hadir Bupati/Walikota kabupaten/kota se Provinsi Sulut dan pejabat Pemprov Sulut.(*/mvr)
