TONDANO, identitasnews.id – Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, ASEAN.Eng, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara Bertempat di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut. Kamis, (27/07/2023).
Turut hadir Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. E. Kandouw, Forkopimda Sulut, Bupati/ Walikota se-Sulut, Ketua DPRD se-Sulut, Sekretaris Daerah se-Sulut, Inspektur Kab/Kota se-Sulut, Kepala BPKAD se-Sulut.
Bupati mengatakan RDP ini sangat penting dalam rangkah meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.
“Komitmen Pemkab Minahasa sudah bulat yakni pemberantasan korupsi adalah harga mati. Selaku Bupati saya terus mengingatkan hal itu kepada seluruh ASN termasuk para Hukum Tua, agar jangan coba-coba bermain dengan keuangan negara,” papar Bupati.
Bupati berharap seluruh ASN dan Hukum Tua tetap pada komitmen yang sama sebagaimana prestasi kita yang mampu meraih opini WTP untuk kesekian kali.
“Inipun menjadi peringatan bagi kita semua sebagai penguasa anggaran. Jangan nodai prestasi kita yang mampu meraih WTP beberapa kali hanya karena keinginan untuk memanfaatkan jabatan dan posisi kita, ingat hukum tidak memandang siapa-siapa,” pungkas Bupati.
Ditambahkan Bupati Pemkab Minahasa mendukung penuh program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK RI. Tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri bahkan orang lain.
“Pemkab Minahasa mendukung penuh pemberantasan korupsi di negeri ini. Apa yang dilakukan KPK merupakan upaya serius dalam rangkah mencegah terjadi praktek melawan hukum dengan mengambil harta dan keuangan Negera. Pemkab Minahasa akan selalu berada di garda terdepan dalam rangkah oembarantasan korupsi di daerah ini bahkan di negeri ini,” pungkas Bupati Roring.
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Inspektur, Kepala BPKAD. (rom/ADV)
