Manado, identitasnews.id – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legio Luminis Indonesia (LLI), Wenny Lumentut,SE menegaskan tujuan didirikan LLI untuk kepentingan semua, menjaga kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara dan Indonesia dan mengawal kepentingan program pemerintah yang baik agar supaya seluruh pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut diungkapkan Ketum DPP LLI, Wenny usai melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LLI Kota Manado, bertempat di Aula Serbaguna Wali Kota Manado, Senin (29/11/2021).
Ditandaskan Ketum Wenny bahwa setiap organisasi yang dibentuk, mempunyai tujuan yang baik, jadi setiap anggota harus taat pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang sudah ditetapkan.
“Pada kesempatan saya tegaskan bahwa organisasi LLI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tidak ada pengurus dan anggota yang membawa nama LLI untuk kepentingan partai tetapi hak politik setiap anggota kita hormati, kalau mau berpolitik, buka baju, dimana banyak orang baik berkumpul disitu torang pigi sama-sama untuk mengamankan kepentingan masyarakat”, tutur Ketum Wenny yang juga Wakil Wali Kota Tomohon.
Hal senada dijelaskan Ketua Harian (Kethar) DPP LLI, Fabian Kaloh mengakui bahwa pihaknya masih dalam tahapan sosialisasi LLI karena di bawah ada yang belum paham, yang paling parah lagi di politisasi sehingga makin kabur atau tidak jelas, padahal sejak berdiri dijelaskan LLI adalah organisasi kemasyarakatan sosial (Ormas) yang mengacu pada Undang-Undang.
“Ada yang tanya, kenapa pakai Legio Luminis?, Legio Luminis adalah bahasa asing yang bisa dipakai, LLI adalah Ormas orang-orang gereja Katolik yang sah namun bukan organisasi gereja”, urai Kethar Fabian yang juga anggota DPRD Provinsi Sulut.
Menurutnya, bila organisasi gereja Katolik berarti berafiliasi kepada gereja karena itu harus minta ijin dan lain-lain. “Bolehkah orang-orang Katolik berorganisasi, tentu boleh, jangankan berormas berpolitik saja boleh. Namun kita sebagai umat Katolik harus patuh dan taat pada gereja kita tetapi berorganisasi itu hak kita selama itu tidak keluar dari aturan yang ada”, tandasnya.
Pada awal pendirian LLI, saya sebagai salah satu pendiri bertemu bapak Uskup memberitahu dan meminta petunjuk. Menurut Bapak Uskup di Sulut atau di Keuskupan Manado tidak boleh buat ormas gereja Katolik tanpa sepengetahuan dan seijin Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) seperti Pemuda Katolik, WKRI, PMKRI, Fox Point, ISKA yang adalah ormas Katolik dibawah KWI karena itu keuskupan tidak boleh buat ormas Katolik sendiri.
“Karena itu dibuat ormas orang-orang Katolik yang pengurusnya adalah eksklusif tetapi dalam kegiatan sosial inklusif”, paparnya.
Lanjutnya, pertanyaan lain yaitu kenapa LLI muncul? Karena sekian ormas ada sekian kategorial maupun territorial tetapi ada masih sekian banyak pos sosial yang harus dihadapi oleh orang katolik.
“Mohon maaf, LLI hadir selain organisasi yang mau membantu para kader-kader kita yang ada di birokrat atau ada umat yang anak mau honor di instansi pemerintah atau ada anggota LLI yang mau masuk tentara tamtama misalnya kalau torang masih bisa bantu torang bantu. Siapakah yang akan membantu, kaum bapak dan WKRI terbatas, yang pasti menyuarakan yaitu LLI”, jelasnya.
Ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, mengkompetitifkan LLI dengan LC. LC adalah gerakan moral umat Katolik Keuskupan Manado, sehingga sebagai gerakan moral tidak memiliki AD dan ART. “Bila ada asset gereja yang bergerak maupun tidak bergerak mendapat gangguan maka sebagai gerakan moral saya juga sebagai LC akan siap berhadapan dengan pihak manapun”, ujarnya.
Ditambahkannya, ada pertanyaan, apakah saya yang LC boleh bisa menjadi LLI? Bisa karena berbeda, saya LLI dan saya LC.
“Kalau hari minggu saya bertugas jaga gereja pakai LC tidak apa-apa, tapi untuk urusan ormas LLI karena LC tidak bisa berormas tapi LLI dan LC jangan di kompetitifkan, jangan dibandingkan apalagi di benturkan, orang semua sama”, urainya.(mvr)
