Masih ada Pejabat yang Belum  Move On , Anggap FDW Masih Wabup

BAKAL DITINDAK TEGAS : Bupati Minsel Franky D Wongkar dan Wakil Bupati Pdt Petra Y Rembang MTh saat memberikan santunan dana duka baru-baru ini.

 

 

AMURANG,identitasnews.id – Meski pemerintahan baru sudah berjalan selama sebulan lebih rupanya masih ada pejabat yang belum move-on dengan pergantian bupati dan wakil bupati Minsel.

Padahal Franky D Wongkar SH dan Pdt Pdt Petra Y Rembang MTh saat  adalah bupati dan wakil bupati Minsel semenjak dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey 17 Februari silam.

Terbukti, masih ada pejabat yang kurang memahami bahkan tak mau menjalankan apa yang menjadi instruksi bupati dan wakil bupati.

“Iya, memang masih ada pejabat yang belum memahami bahwa sekarang ini pemerintahan FDW-PYR. Dan pemerintahan ini harus ada perubahan,” ujar Bupati Minsel Franky D Wongkar, akhir pekan lalu.

Menurutnya, didapati di lapangan masih ada pejabat tak memahami akan program pemerintah. Bahkan mereka belum bisa melihat kondisi yang ada sekarang.

“Mereka tidak bisa menjabarkan apa yang menjadi tupoksi masing-masing,” tandasnya.
Bahkan lebih dari itu kata Wongkar, ada saja oknum yang masih melakukan pungutan liar (Pungli,red). Yang seharusnya,  Pungli jangan dilakukan. Saya sudah sampaikan stop Jo ba minta-minta pada masyarakat. Stop Jo ambe pungli, kasihan itu rakyat,” ujar Wongkar dengan dengan dialek kental Amurang.

Wongkar juga menyatakan, sangat sayangkan jika pejabat-pejabat di Minsel masih belum memahami akan program-program pemerintah sekarang. Padahal sejak dilantik sudah dijabarkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah. FDW-PYR ingin menunjukkan perubahan besar di Minsel.

Terbukti lanjutnya, di awal pemerintahan FDW-PYR sudah melaksanakan sejumlah program. Diantaranya, penyaluran dana duka, kemudian dana untuk tokoh agama, dan dana untuk warga lanjut usia (Lansia, red), bahkan ada pengadaan mobil ambulance di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Minsel, semua program tersebut jalan dengan baik.

Belum lagi kata Wongkar, program pemerintah untuk pembuatan Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) akan dibangun dua titik yaitu di Amurang dan Tompaso. Yang jelas lanjut Wongkar lagi, semua program yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan janji politik yang ada.

“Jadi kalau masih ada lagi yang melakukan kritikan atau lainnya itu harus dilihat dulu, apa yang dikritik dan apa yang salah dengan program pemerintah,” kuncinya.

Secara tegas Wongkar langsung menegaskan jika ada pejabat yang tak mau melaksanakan program pemerintahan sesuai visi dan misi FDW-PYR maka akan diambil tindakan tegas.

“Saya pasti akan ambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” janji Wongkar.

Sementara itu sejumlah ASN mengaku kondisi di pemerintahan sekarang, masih ada pejabat yang menganggap jika FDW masih menjabat sebagai wakil bupati.

“Mereka berpikir kalau pak bupati masih Wabup. Sifat pandang enteng masih ada. Yang seharusnya pejabat dan ASN harus bangun dari mimpi. Rupanya belum bisa terima kenyataan,” tutur sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Minsel.

Para ASN yang ada di lingkungan FDW-PYR menyatakan, sangat prihatin melihat akan tingkah laku para pejabat yang belum terbangun dari mimpi perubahan pemerintah. (red/rek)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *