Nasional,identitasnews.id-Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, terus dilanda krisis harga kebutuhan pokok yang meroket, menyebabkan kekecewaan dan jeritan dari sebagian besar masyarakat. Situasi ini semakin rumit dengan dugaan bahwa Apolos Bagau, S.T., yang menjabat sebagai Pj Bupati Intan Jaya, tidak pernah terlihat di kantor sejak menjabat, menjadikan roda pemerintahan di wilayah ini seperti mati suri.
Redaksi melakukan penelusuran ke kantor Bupati di Sugapa dan menemukan keadaan yang mengejutkan: kantor tersebut terlihat tutup dan sepi aktivitas perkantoran. Keadaan ini jauh dari megahnya bangunan kantor Bupati, tidak dibarengi dengan aktifitas layaknya sebuah perkantoran yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Intan Jaya.( Rabu, 20/12/2023 ).
Saat berada di pasar Mama Papua, warga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap “kematian” kegiatan perkantoran di Intan Jaya. Saat harga kebutuhan pokok melonjak, tidak ada satu pejabat pun yang terlihat membantu warga yang kesulitan. Harga sembako yang terus melambung tinggi menjadi sorotan, dengan harga minyak goreng per liter mencapai Rp 50.000, beras 10 kg mencapai Rp 500.000, mie instan per bungkus dijual hingga Rp 10 ribu, dan harga bbm jenis pertalite bahkan tembus Rp 200 ribu per botol.
Pedagang di pasar memberikan penjelasan bahwa kenaikan harga terjadi karena harga timbangan naik Rp 40 ribu per kilogram. Warga pun berharap agar pejabat terkait, termasuk Bupati, turun ke pasar dan merespons permasalahan ini untuk mencegah peningkatan harga sembako yang merugikan masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Beberapa ASN yang berhasil dihubungi menyampaikan bahwa Pj Bupati hanya mengunjungi Sugapa selama maksimal satu hari dan kemudian langsung turun ke Nabire. Dugaan tambahan muncul bahwa Pj Bupati telah mendirikan beberapa kantor perwakilan di Nabire, seperti kantor keuangan dan beberapa kantor lainnya. Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil mendapatkan tanggapan resmi dari Pj Bupati terkait situasi kritis di Intan Jaya.
Krisis harga dan dugaan ketidakaktifan Pj Bupati semakin memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Mereka menuntut transparansi dan responsifitas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meruncing bagi kehidupan sehari-hari warga Intan Jaya. ( Rl ) Tim.
