SANGIHE, identitasnews.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu penerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari 22 Provinsi dan 334 Kabupaten Kota di Indonesia dalam acara yang dipusatkan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/03/2023).
Acara turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, Gubernur, Bupati/ Walikota penerima penghargaan UHC, beserta tamu kehormatan lainnya.
UHC Award adalah penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk.
Dalam Laporannya Direktur Utama BPJS mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran yang telah mendukung upaya tercapainya predikat UHC melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, salah satunya adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, baik kepada Kementerian/Lembaga maupun kepada Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, kolaborasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan program JKN terus mengalir, baik melalui terbitnya regulasi turunan dari Inpres tersebut maupun dengan semakin bertambahnya Pemerintah Daerah yang mencapai predikat UHC.
BPJS juga berterima kasih bahkan menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023 telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program JKN.
Wakil Presiden hadir untuk menyerahkan penghargaan kepada 10 Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Utara. Sementara penghargaan untuk Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan PMK.
Dalam Sambutannya Wakil Presiden menyampaikan 4 poin penting:
1). Pemerintah daerah agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia dan warga terlantar.
2). Memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, serta mendorong para pekerja, penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN.
3). Mendorong upaya peningkatan mutu layanan dengan menyediakan fasilitas kesehatan.
4). BPJS kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta. Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan mengucapkan terima kasih kepada BPJS kesehatan yang selama ini selalu hadir memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan layanan kesehatan.
“Dengan target UHC yakni 98% untuk seluruh Indonesia di 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe siap sedia mendukung dan bersinergi untuk pencapaian tersebut, kata Tamuntuan”.(Adve/Jantje)
