Walikota GS Vicky Lumentut, diwakili Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, menerima hasil evaluasi SAKIP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo. Penyerahan SAKIP Wilayah III tersebut, terdiri dari 190 pemerintah daerah, yakni 178 kabupaten/kota dari 12 provinsi.

Provinsi tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Dalam sambutannya, Menpan RB RI menyampaikan, implementasi SAKIP tidak hanya diperuntukan bagi kepentingan daerah sendiri. Harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” kata Tjahjo Kumolo.

Walikota menyampaikan, Pemkot Manado berupaya meningkatkan kualitas SAKIP yang fokus pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Manado, melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

“Orientasi kinerja kami tidak lagi sekedar bekerja dalam membuat laporan atau sekedar hanya menyerap anggaran, namun bagaimana menciptakan multiplier effect bagi kemajuan kualitas hidup masyarakat, di mana hasil pembangunan dan kinerja Pemkot Manado harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Walikota. Walikota juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas SAKIP Kota Manado sehingga tahun depan akan meraih hasil maksimal dan paripurna dengan nilai A.

“Terima kasih kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Manado yang sudah bekerja keras, mempertahankan nilai BB dan memperbaiki nilai kita. Kita kejar untuk ke depannya lebih baik lagi,” ujar Walikota. SAKIP yang merupakan hasil akhir dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) di Kota Manado selama ini dinilai baik oleh pusat dalam hal komitmen penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan.

 

Pemkot Manado telah menciptakan sistem akuntabilitas kinerja yang telah terintegrasi, dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Determinasi Walikota selama ini dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dinilai sukses membawa Kota Manado memasuki era baru yang makin baik. Aspek tata kelola keuangan juga telah menunjukkan konsistensinya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah, telah mampu dipertahankan, Hal tersebut dapat terwujud berkat kerja keras, kerjasama dan kekompakan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Manado dalam setiap level, yang telah mengakar dan terbangun solid selama ini.

Pemkot Manado juga telah melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD, yang meliputi, mengawal proses perencanaan dengan menitik beratkan kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah dan juga sasaran strategis Perangkat Daerah.(*/adv)