Manado, identitasnews.id – Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Sulawesi Utara, kurang mendapat perhatian dari pemerintah padahal jumlah kasus HIV/AIDS di Sulut itu setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Dengan terus bertambahnya angka kasus tingginya kematian pengidap HIV-AIDS di Sulut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya pakar hukum kesehatan Jerry G. Tambun, SH, LLM, SJD selaku Pakar Hukum Kesehatan lulusan Loyola University Institute for Health Law Chicago USA, dan Penggagas Ilmu Hukum Kesehatan di Indonesia menyatakan keprihatinannya.
“Hal ini bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat akibat infeksi mematikan dari virus ini, sebab belakangan ini upaya pencegahan seperti tidak berjalan dan hanya fokus pada upaya pengobatan”, kata Tambun yang juga Koordinator Tim Asistensi Komisi Penanggulangan Aids (KPAP) Prov. Sulut.
Menurutnya, persoalan HIV-AIDS bukan semata-mata urusan medis, tapi juga sangat terkait dengan masalah hukum, sosial, agama, budaya bahkan politik.
“Saat ini sesuai informasi dari beberapa LSM, masih banyak terjadi stigma dan diskriminasi yang berdampak pada tekanan psikososial pengidap HIV-AIDS yang akhirnya mempercepat kematiannya dan nantinya ini akan berimbas pada menurunya tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat”, imbuh Tambun.
Karena itu, lanjutnya, sangat penting upaya-upaya pencegahan dan advokasi ke berbagai kalangan untuk terlibat aktif serta program pemberdayaan masyarakat.
“Berbagai program tersebut diperankan oleh KPA baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Tapi sayangnya beberapa tahun ini sepertinya tidak maksimal karena terkendala pembiayaan”, ungkap Ketua Umum Indonesia Centre for Health Law Advocacy & Studies (ICHLAS) ini.
Dirinya menghimbau agar semua komponen masyarakat terus mendukung pemerintah termasuk KPAP Sulut yang di Ketuai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Ketua Pelaksana dalam upaya meminimalisir perkembangan kasus HiV-AIDS di Sulut.
Sementara itu Direktur LSM Batamang Plus Sulut, Hastho Wicaksono mengatakan, peran KPAP Sulut sangat berarti sekali bagi LSM dan kelompok-kelompok komunitas beresiko di daerah ini.
“Hampir sepuluh tahun ini kami bermitra bersama KPAP Sulut dan KPA Kota baik dalam kegiatan koordinasi maupun di lapangan sehingga berbagai program bisa tersinergi dengan baik”, ujar Hastho.
Ditambahkannya saat ini LSM yang dipimpimnnya sementara mendampingi sekitar 1000 ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) beserta keluarganya dan selama ini selalu mendapatkan dukungan dari KPAP Sulut. “Kami berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah lewat KPAP dimaksimalkan lagi demi peningkatan program di lapangan,” Pinta Hastho. (achel)
