LEMBEAN, identitasnews.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kaleosan Kecamatan Lembean Timur, berujung polemik. Pasalnya bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19, diduga disalahgunakan oleh oknum Plt Hukum Tua demi kepentingan Pilhut yang sedang berlangsung di desa tersebut.
Menurut penuturan salah satu warga, awalnya namanya dibacakan oleh perangkat desa sebagai penerima BLT. Namun ketika menuju ke tempat penyaluran BLT di rumah Hukum Tua, namanya telah hilang atau dihapus dari data penerima.
” Waktu dibacakan oleh perangkat desa, saya adalah salah satu penerima bansos tersebut. Tapi saya pun kaget, bahwa namanya tidak terdaftar dalam data penerima seperti yang disampaikan langsung oleh Hukum Tua ,” ujarnya yang meminta namanya tidak disebutkan.
Sebelumnya juga sesuai pengumuman kepala jaga melalui pengeras suara, namanya masuk sebagai penerima BLT. Tapi saat ke rumah Hukum Tua untuk menerima BLT namanya sudah tidak ada lagi. Dia menduga bahwa raibnya namanya dalam daftar penerima BLT tahap satu ini dikarenakan dirinya bukan pendukung calon Hukum Tua yang diduga didukung oleh Hukum Tua.
” Kalau begini, kuat dugaan saya bahwa bansos BLT telah di politisir untuk pemenang salah satu calon Hukum Tua. Ini jelas sangat tidak baik dalam iklim demokrasi. BLT murni program pemerintah pusat dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi Pilhut. Jangan korbankan kami dalam Pilhut, apalagi memperalat program BLT hanya karena untuk pemenangan Pilhut ,” paparnya.
Hukum Tua Kaleosan, Herni Lontaan, saat diminta tanggapan soal ini mengatakan bahwa yang bersangkutan untuk tahap satu penyaluran BLT namanya belum ada. Nanti ditahap dua yakni bulan April, Mei dan Juni, namanya sudah masuk sebagai penerima.
” Memang benar bahwa namanya belum masuk di tahap satu sebagai penerima BLT. Tapi masuk di tahap dua, yakni bulan April, Mei dan Juni ,” papar Lontaan.
Soal Pilhut di desa Kaleosan yang sedang berlangsung saat ini, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada hubungan dengan yang namanya program BLT, apalagi di politisir hanya untuk kepentingan salah satu calon.
” Itu sama sekali tidak benar. BLT dan Pilhut tidak ada hubungan sama sekali. Dia menambahkan tahun ini sistem pemberian BLT kami rubah, dimana semua kepala keluarga kami berikan BLT, sepanjang tidak menerima bantuan lainnya. ” BLT tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab kami ingin semua masyarakat menikmati bantuan ini kecuali ASN, TNI, Polri, Pensiunan dan Karyawan BUMN ,” tuturnya.
Soal pilihan Kuntua, saya juga punya pilihan dan itu adalah hak saya sebagai wajib pilih yabg dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya tidak punya pikiran apalagi niat untuk menghubung-hubungkan bansos BLT dengan pilihan saya. Silahkan anda memilih, mungkin pilihan kita berbeda dan itu tidak ada kaitannya dengan pemberian bansos BLT , ” tegasnya. (rom)
