SANGIHE.Identitasnews.id – Penjabat Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P dan Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Provinsi Sulut, Bupati/Wali Kota se-Sulut, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sulut, beserta Camat dan Forkopimca wilayah Lokpri Perbatasan bertempat di Gedung Mapalus Kantor Gubernur, Senin (23/05/2022).
Pj. Bupati Kepulauan Sangihe juga turut menghadiri kegiatan yang dimaksud bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kaban Perbatasan, Kaban Kesbangpol, Forkopimca dan Camat Tahuna, Tabukan Utara, Kendahe serta Nusa Tabukan.
Sedangkan Camat Marore sebagai salah satu lokpri terluar wilayah Sangihe sudah berangkat ke Miangas untuk mengikuti agenda kegiatan selanjutnya dari Kedua Menteri yang dilaksanakan hari Selasa, 24 Mei 2022, yakni Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 dihelat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Miangas.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Komunikasi Pimpinan Veronika Maya Budiman menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D yaitu :
– Setiap daerah melaksanakan survei serologi untuk mengetahui presentase populasi yang sudah memiliki antibodi.
– Pandemi terkendali dan ekonomi harus melompat dengan cara realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
– Satgas Pangan agar betul-betul memonitor perkembangan.
– Sulut terkendali dengan aman selama Pandemi sehingga memberi ruang untuk perkembangan ekonomi.
– Kehadiran kami disini sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk Gerakan membangun perbatasan di Miangas karena merupakan kepulauan terluar yang dekat dengan Filipina.
– Setiap daerah harus melakukan sistem pengelolaan sampah untuk meningkatkan PAD.
Sedangkan arahan Menko Polhukam RI Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P:
– Target kita tahun 2025 menjadi Indonesia yang maju.
– Kita berhasil menangani Covid-19.
– Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kedua tertinggi di dunia.
– Keberhasilan itu karena partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah bisa mengatur daerahnya masing-masing.
– Penanganan KKB di Papua, kita sedang menangani dengan pendekatan kesejahteraan dan operasi teritorial.
Pejabat TNI/Polri aktif tidak boleh menjabat Penjabat Kepala Daerah, tapi pejabat TNI/Polri yang ditugaskan di 10 lembaga tertentu bisa menjabat Penjabat Kepala Daerah.
– Besok kami bersama rombongan BNPP dan juga akan ikut Baznas untuk memberikan sumbangan di daerah perbatasan.
– Perbatasan secara ekonomi kita anggap sebagai peluang.
– Presiden menyampaikan mari kita bangun dari perbatasan sehingga BNPP ini dibentuk.
– Miangas ini berbatasan langsung dengan Filipina sehingga bisa menjadi ancaman dan peluang.(jl)
