SANGIHE.Identitasnews.id – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.BD, KBD dan Anggota DPRD Provinsi Sulut Arthur Kotambunan mengunjungi Kementerian Sosial RI, Selasa (21/02/2023).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melakukan pertemuan sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait usulan Pahlawan Nasional dari Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Penjabat Bupati di terima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Dewi Suhartini, dan dalam pertemuan tersebut Penjabat Bupati mengkonsultasikan terkait Lumbung Pangan, Rehabilitasi Sosial dan Penerima PKH yang di butuhkan oleh Kecamatan terluar dan juga usulan Pahlawan Nasional yang pada saat ini masih belum ditetapkannya BATAHA SANTIAGO sebagai Pahlawan Nasional.
“Sudah ke tiga kalinya di usulkan oleh Pemda Sangihe dan juga oleh Gubernur Sulawesi Utara, rekomendasi pun sudah ada dan saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan Dokumen Usulan Pahlawan Nasional. Oleh karena itu kami masih tetap mengusulkan untuk BATAHA SANTIAGO sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, semoga ibu direktur bisa membantu memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional Dari Nusa Utara tersebut”, ungkap Tamuntuan.
Ketua DPRD Provinsi Sulut juga menambahkan bahwa kebutuhan jaminan sosial yang sangat di perlukan khususnya masyarakat yang ada di kecamatan terluar sangat lah di harapkan perhatian oleh pemerintah pusat melalui kemensos. Dan dalam usulan ini juga, khususnya Pahlawan Nasional BATAHA SANTIAGO, bisa di bilang masyarakat asli Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sangat luar biasa perjuangannya, mempunyai nilai yang strategis dan nilai moral yang baik.
“Perjuangan BATAHA SANTIAGO untuk Nusa Utara sangatlah berarti maka kami akan tetap mengusulkan BATAHA SANTIAGO sebagai pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi sampai sekarang masih belum ada Pahlawan Nasional dari Nusa Utara, ungkap Silangen.
Seusai pertemuan dengan Direktur pemberdayaan kelompok rentan, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut dan Anggota DPRD Provinsi Sulut melanjutkan pertemuan dengan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka Usulan Jaminan Sosial yang ada di Kepulauan Sangihe.
Penjabat Bupati menjelaskan bahwa dalam waktu kurung lebih sebulan yang lalu, di awal dan akhir tahun, Kepulauan Sangihe mengalami bencana alam, seperti Badai, Banjir, gelombang pasang dan Tanah longsor. Bencana yang di alami Kepulauan Sangihe ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dikarenakan akibat bencana alam ini, banyak lokasi-lokasi bencana yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Memohon untuk pemerintah pusat, terutama Bapak Dirjen Perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang di alami daerah Kepulauan Sangihe”, ungkap Tamuntuan.
Dari pertemuan dengan kedua Dirjen di Kemensos RI tersebut keduanya mengapresiasi dan ada respon positif yang diberikan kepada semua usulan yang disampaikan oleh Penjabat Bupati dan Ketua DPRD Provinsi Sulut untuk di tindak lanjuti.(jl)
