Sekdaprov Asiano Kawatu, FGD KKM Bernilai Penting dan Strategis

Manado, identitasnews.id – Sekdaprov Sulut, Asiano G Kawatu diwakili Kadis Lingkungan Hidup, Marly Gumalag menyatakan focus group discussion (FGD) kelompok kerja mangrove (KKM) merupakan kegiatan yang bernilai penting dan strategis, dalam rangka penguatan KKM di daerah provinsi Sulut.

”Saya memberikan apresiasi kepada jajaran dinas kehutanan daerah yang telah melaksanakan FGD ini kiranya kegiatan ini akan berhasil baik dan dapat bermanfaatkan sebagai komitmen untuk terus mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove,” jelas Gumalag membacakan sambutan Plh Sekprov didampingi Plt Kadis Kehutanan, Reiner Dondokambey, pada acara FGD Kelompok Kerja Mangrove, bertempat di Hotel Four Points Manado, Selasa (9/11/2021)

Lanjut Gumalag, mangrove merupakan salah satu ekosistem esensial di yang mendukung sektor perikanan mengurangi erosi pantai banjir menjaga kualitas air pesisir observasi keanekaragaman hayati penyimpangan dan menyediakan bahan-bahan alami penting menjadi mata pencaharian pencaharian bagi jutaan orang.

”Mangrove tumbuh di 124 negara dengan luas mangrove di dunia sekitar 1,2 juta hektar sama dengan 4 negara lainnya Australia, Brazil, Nigeria, dan Meksiko mewakili 40 persen dari luas hutan mangrove di dunia berdasarkan data mangrove luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,5 ha yang terdiri dari 2,2 juta hektar dalam kawasan di luar kawasan ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten atau kota sebagian ekosistem tersebut telah mengalami kerusakan,”tandas Gumalag.

Dijelaskannya pula, kerusakan ekosistem mangrove disebabkan adanya konversi menjadi penggunaan lain illegal logging, hama dan penyakit, pencemaran, perluasan tambak serta praktek budidaya yang tidak berkelanjutan hal ini telah menyebabkan terganggunya ekosistem pesisir berupa penurunan kualitas air dan polusi.

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 5% sampai dengan 6% hutan mangrove Indonesia hilang atau setiap tahunnya.

”Pada akhirnya menyebabkan adanya perubahan lingkungan yang mendorong peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berdampak terhadap perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia,” tandas Gumalag.

Lanjut Gumalag, dampak yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem mangrove sangat luas maka ekosistem mangrove harus dikelola dan digunakan secara bijak dan berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dalam mengelola mangrove diantaranya adalah melakukan program rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove. Program rehabilitas bertujuan untuk memulihkan hutan mangrove yang mengalami kerusakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui APBN telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 49.532 hektar.

“Di provinsi Sulawesi Utara sendiri sejak tahun 2018 hingga 2001 telah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove melalui program rehabilitasi mangrove Padat Karya. Mangrove melalui badan restorasi gambut dan mangrove merehabilitasi seluas 420 hektar. Konteks pengelolaan ekosistem mangrove selain rehabilitasi secara fisik diperlukan pola pengembangan karena itu Pemerintah Indonesia juga mendorong terbentuknya forum peduli mangrove. Forum ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menyatukan visi serta menjalankan misi perlindungan pelestarian dan pemanfaatan mangrove,” urai Gumalag.(*/mvr)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *