SANGIHE.Identitasnews.id – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan melakukan uadensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore, Rabu (22/02/2023).
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati dr. Rinny Tamuntuan didampingi oleh Kepala Badan (Kaban) Pengelola Perbatasan Daerah Ferdinand Manumpil, S.Sos, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika Daerah Drs. Zilfried Harikatang dan Kadis PUPR Daerah Engelin Sasiang, ST, ME dengan melakukan pertemuan serta audensi dengan Deputi Bidang Pengelolaan atas Wilayah Negara BNPP RI Dr. Robert Simbolon, MPA bersama Plh. Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara Budi Setyono, S.STP, M.Si, Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Gotmen Nainggolan sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama beserta jajaran.
Penjabat Bupati dalam kesempatan itu pula menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan PLBN, yaitu berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2O20-2024 dan Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan pada tahun 2022 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) telah melakukan kajian Study Kelayakan.
Kunjungan kerja Penjabat Bupati mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung penuh pembangunan PLBN Marore melalui penyediaan tanah maupun dukungan lainnya sesuai kewenangannya.
Mengingat aktifitas perlintasan orang dan barang dari Marore – Batuganding Philipina maupun sebaliknya cukup ramai sehingga perlu ada peningkatan dari Pos Lintas Batas Tradisional Marore menjadi Pos Lintas Batas Negara sehingga mengharapkan agar BNPP dapat memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN.
“Tentunya, dengan apa yang kami sampaikan, Melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP Pusat bisa menindak lanjuti dan memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN di Kecamatan Marore”, ungkap Tamuntuan.
Selain itu ada permasalahan terkait dukungan sarana prasarana penunjang kerja sama BCA yaitu Border Crosing Station (BCS) Marore dalam keadaan rusak berat, masalah transportasi laut (permasalahan dikawasan perbatasan).
Sementara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, telah merencanakan Pembangunan PLBN Marore sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara 2020-2024. BNPP akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara serta BNPP telah melakukan kajian Pembangunan PLBN melalui beberapa aspek.
Selain itu dari Deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan, menyampaikan bahwa estimasi anggaran pembangunan PLBN telah dihitung, kebutuhan lahan disiapkan oleh pemda, patung soekarno di marore akan diperbaiki.(jl)
