TONDANO, identitasnews.id – Ketua DPC PDIP Minahasa yang juga Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Robby Dondokambey S.Si MAP (RD), menegaskan tahun 2023 adalah tahun politik menuju Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
Dia mengingatkan oleh karena tahun politik, maka Aparat Sipil Negera (ASN) jangan terlibat dalam politik praktis, baik sebagai tim kampanye atau pemenangan calon tertentu.
“Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Jika ditemukan maka sanksi tegas bakal diberikan,” tutur Wabup RD, Jumat (6/01/2023).
Dijelaskan Wabup RD, sebagai ASN jelas memiliki tugas dan tanggung-jawab yang jelas. Makanya ASN tidak boleh dijadikan alat politik siapapun dia, termasuk atasan yang kebetulan adalah politisi. ASN memiliki tanggung-jawab yang sudah diatur oleh perundang-undangan, ASN merupakan alat negara yang sudah tentu memiliki tugas utama yakni sebagai pelayan masyarakat
“ASN bukanlah alat politik. ASN memiliki tugas dan tanggung-jawab yang sudah diatur sehingga tidak bisa diperalat apalagi dijadikan komoditi politik ,” tukas Wabup RD.
Dia menegaskan ASN harus mampu menempatkan diri dan jangan mudah diperalat apalagi diprovokasi untuk kepentingan politik.
“Saya ingatkan kepada ASN bahwa ASN harus berani menolak adanya tawaran apalagi tekanan dari siapapun politisi apalagi partai yang hendak memanfaatkan ASN demi mewujudkan kepentingannya. Ingat ASN memiliki tugas dan tanggung-jawab mulia, dan bukan menjadi alat politik politisi apalagi partai politik dalam mewujudkan ambisi dan kekuasaan,” pungkas Wabup RD. (rom)
