Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan bisa dipidana bui paling lama satu tahun/denda maksimal Rp100 juta.
JAKARTA, identitasnews.id – Rangkaian vaksinasi covid-19 akan dilakukan pemerintah mulai Rabu (13/1). Vaksin Sinovac telah mendapat restu BPOM untuk digunakan secara darurat, dengan tingkat efikasi 65,3 persen. MUI telah menerbitkan fatwa halal terhadap vaksin asal China tersebut.
Semua warga Indonesia diwajibkan turut serta dalam program vaksinasi. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menilai vaksinasi Corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.
“Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1) lalu.
Edward merinci sanksi pidana dapat diterapkan bagi warga melanggar, baik berupa sanksi denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.
Edward mengatakan hukuman pidana akan menjadi alternatif paling akhir untuk diterapkan. Artinya, hal itu bisa dilakukan setelah instrumen penegakan hukum lain tak berfungsi.
“Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” kata Edward.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri telah resmi menerbitkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin virus covid 19, Senin (11/1).
Kepala BPOM Penny Lukito merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III Vaksin Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi tersebut, BPOM kemudian mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin covid-19 produksi Sinovac di Indonesia.
Menindaklanjuti rekomendasi BPOM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa halal untuk vaksin Sinovac. Vaksin tersebut kini boleh digunakan oleh umat Islam.
“Memutuskan, menetapkan fatwa ketentuan hukumnya vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences China dan Bio Farma hukumnya suci dan halal,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/1).(cnn/red/tim)
